Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga akhir tahun 2022, realisasi belanja negara mencapai Rp3.090,8 triliun atau 99,5 persen.
Realisasi belanja ini terdiri atas realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi belanja negara ini mengalami pertumbuhan mencapai 10,9 persen dibandingkan tahun 2021. Kenaikan dari belanja ini akan terlihat bahwa sebagian besar adalah untuk melindungi masyarakat dari mulai ancaman kesehatan, ancaman dari kemerosotan kondisi sosial melalui berbagai bantuan sosial, dan juga dari sisi ancaman dari pelemahan ekonomi dari guncangan komoditas.
"Jadi ini adalah cerita mengenai APBN sebagai shock absorber,” kata Menkeu dikutip dari keterangan resminya beberapa waktu lalu.
BACA: Realisasi Pajak Tembus di Atas Target, Menkeu: Modal Menjaga APBN Makin Sehat
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.274,5 triliun atau 98,8 persen dari Perpres 98/2022, tumbuh 13,7 persen dari realisasi tahun 2021. Jumlah tersebut terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp1.079,3 triliun atau 114,1 persen dari Perpres 98/2022, dipengaruhi oleh antara lain peningkatan pagu belanja K/L untuk mendukung program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di bidang kesehatan dan perlindungan sosial.
Tambahan belanja di bidang kesehatan utamanya untuk penanganan pasien Covid-19, pembayaran insentif tenaga kesehatan dan pengadaan obat-obatan/vaksin penanganan Covid-19. Sedangkan tambahan belanja di bidang perlindungan sosial utamanya untuk menjaga daya beli dan meringankan beban pengeluaran masyarakat melalui program bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, BLT BBM, dan bantuan subsidi upah, serta untuk penanggulangan bencana alam di beberapa daerah.
BACA: Menkeu Dorong Penyaluran Kredit dan Subsidi Bunga Perbankan Bagi UMKM
Adapun realisasi belanja non-K/L mencapai Rp1.195,2 triliun atau 88,2 persen dari Perpres 98/2022 meningkat 47,6 persen apabila dibandingkan realisasi tahun 2021. Jumlah tersebut antara lain terdiri dari pembayaran bunga utang yang mencapai Rp386,3 triliun atau 95,2 persen dari Perpres 98/2022 dan subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp551,2 triliun atau 109,7 persen dari Perpres 98/2022. Angka ini meningkat 192,7 persen dari realisasi tahun 2021, terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya harga ICP dan konsumsi BBM dan listrik yang meningkat.
Sementara itu, realisasi TKD tahun 2022 mencapai Rp816,2 triliun atau 101,4 persen dari Perpres 98/2022, tumbuh 3,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Realisasi anggaran tersebut dipengaruhi oleh peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil dan kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta pelaksanaan program BLT Desa.
“Belanja negara kita gunakan sebagai tools untuk menjadi shock absorber bagi masyarakat yang berpotensi mengalami syok apabila guncangan-guncangan dunia itu tidak kita redam,” pungkasnya.
